Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan upaya melindungi anak di ruang digital tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada orang tua. Pemerintah menilai dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, platform digital, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan internet yang lebih aman bagi anak-anak.
Menurut Komdigi, meningkatnya aktivitas anak di internet membawa manfaat sekaligus risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia, perundungan siber, eksploitasi digital, hingga kecanduan penggunaan gawai. Karena itu, pendekatan perlindungan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan keluarga, tetapi juga harus didukung regulasi dan tanggung jawab penyelenggara platform digital.
Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut mengatur kewajiban platform digital untuk menyediakan sistem perlindungan sesuai kelompok usia pengguna serta memperkuat mekanisme keamanan bagi anak.
Komdigi juga menilai sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital sejak usia dini. Guru diharapkan mampu membimbing peserta didik memahami etika bermedia digital, mengenali potensi ancaman, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Di sisi lain, keluarga tetap menjadi lingkungan pertama yang membangun kebiasaan digital sehat bagi anak.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman tanpa menghambat akses anak terhadap teknologi yang bermanfaat bagi proses belajar dan pengembangan kreativitas. Pendekatan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan digital yang terus berkembang.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah penulis dan kontributor di Samudra Berita yang berfokus menyajikan konten berita digital yang menarik, akurat, dan terpercaya bagi pembaca di Indonesia.
