Komite Kepresidenan Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina meminta gereja-gereja di berbagai negara segera mengambil langkah untuk membantu mempertahankan keberlangsungan sekolah Kristen di Yerusalem. Seruan itu muncul setelah sejumlah guru dan staf dari Tepi Barat tidak dapat memasuki kota tersebut karena otoritas Israel menolak menerbitkan atau memperpanjang izin masuk mereka.
Dalam pernyataan yang disampaikan Rabu, komite mengatakan pembatasan tersebut membuat lembaga pendidikan Kristen kesulitan menjalankan kegiatan belajar mengajar. Kondisi itu bahkan mendorong sekolah-sekolah terkait mengumumkan aksi mogok tanpa batas waktu, sehingga pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 terancam terganggu.
Komite menilai kebijakan mengenai izin masuk merupakan bagian dari rangkaian pembatasan yang semakin luas terhadap pendidikan Palestina di Yerusalem Timur. Menurut mereka, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada tenaga pengajar, tetapi juga mengancam keberlanjutan institusi pendidikan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kota tersebut.
Selain persoalan izin, komite menyoroti kebijakan penerapan kurikulum Israel di sekolah-sekolah Palestina. Mereka juga mengkritik undang-undang yang disahkan Knesset pada Januari mengenai perekrutan tenaga pengajar berdasarkan institusi tempat mereka memperoleh gelar akademik.
Komite berpendapat berbagai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan identitas Palestina di Yerusalem dan bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Mereka merujuk pada posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki, termasuk prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV.
“Pendidikan adalah hak, bukan hak istimewa,” tegas komite dalam pernyataannya.
Lembaga pendidikan Kristen disebut memiliki posisi historis penting dalam kehidupan Yerusalem. Selama bertahun-tahun, sekolah-sekolah tersebut melayani generasi siswa Palestina dari komunitas Kristen maupun Muslim. Karena itu, komite menilai keberadaan dan fungsi institusi tersebut perlu mendapat perlindungan.
Pembatasan akses dari Tepi Barat ke Yerusalem Timur juga menjadi persoalan tersendiri. Warga Palestina dari Tepi Barat diwajibkan memperoleh izin khusus untuk memasuki wilayah tersebut, termasuk untuk bekerja, belajar, memperoleh layanan kesehatan maupun menjalankan ibadah.
Undang-undang Knesset yang disahkan Januari turut menjadi perhatian. Aturan itu melarang perekrutan guru yang mendapatkan gelar akademik dari institusi yang memiliki hubungan dengan Otoritas Palestina ke dalam sistem pendidikan Israel. Kebijakan tersebut dilaporkan berdampak besar terhadap sistem pendidikan Arab di Yerusalem Timur, yang mempekerjakan sekitar 6.700 guru.
Sekitar 60 persen guru dalam sistem tersebut disebut memiliki gelar sarjana dari perguruan tinggi Palestina. Sementara itu, Israel telah menguasai Yerusalem Timur sejak 1967 dan menganggapnya sebagai bagian dari ibu kota negara. Klaim tersebut tidak diakui secara luas oleh komunitas internasional, sedangkan Palestina menetapkan Yerusalem Timur sebagai calon ibu kota negaranya.
Fajar Ramadhan adalah kontributor di Samudra Berita yang fokus pada isu terkini, liputan masyarakat, dan penyajian berita digital cepat dengan pendekatan editorial modern.
