Militer Irak menangkap seorang pemimpin senior kelompok ISIS dalam operasi keamanan di Provinsi Kirkuk, wilayah utara Irak. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pelacakan intelijen yang disebut akurat dan menjadi bagian dari upaya pencegahan aktivitas kelompok bersenjata tersebut.
Security Media Cell yang berafiliasi dengan Komando Operasi Gabungan Irak mengumumkan penangkapan itu melalui pernyataan pada Minggu (13/9). Tersangka yang dikenal dengan nama alias “Abu Sahir” diamankan dalam sebuah operasi preventif yang dilakukan aparat keamanan di Kirkuk.
Berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh pihak berwenang, Abu Sahir diketahui pernah menduduki sejumlah posisi kepemimpinan ISIS di Provinsi Anbar, Irak bagian barat. Jabatan tersebut dijalankan ketika kelompok tersebut masih menguasai sebagian wilayah di provinsi itu.
Setelah ditangkap, tersangka kemudian diserahkan kepada otoritas peradilan Irak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penyerahan tersebut dilakukan setelah aparat menyelesaikan tahap operasi dan pemeriksaan awal terhadap tersangka.
Irak sebelumnya telah menyatakan kemenangan atas ISIS pada 2017 setelah operasi militer berhasil merebut kembali wilayah yang pernah dikuasai kelompok tersebut. Namun, kelompok dan jaringan yang tersisa masih menjadi ancaman keamanan di sejumlah wilayah.
Sisa-sisa anggota ISIS dilaporkan masih melakukan serangan terhadap pasukan keamanan maupun warga sipil. Aktivitas mereka tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga di wilayah gurun dan daerah terpencil yang sulit dijangkau aparat.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, otoritas Irak terus meningkatkan operasi keamanan melalui pendekatan darat dan udara. Kampanye tersebut diarahkan untuk memburu anggota ISIS dan kelompok yang diduga masih memiliki keterkaitan dengan organisasi tersebut.
Penangkapan Abu Sahir menjadi salah satu langkah terbaru aparat Irak dalam membatasi aktivitas jaringan ISIS. Operasi berbasis intelijen juga menjadi bagian penting dari strategi keamanan untuk mencegah kelompok tersebut kembali membangun jaringan operasional di wilayah Irak.
