Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menilai komunikasi pemerintah di era digital tidak lagi efektif jika hanya mengandalkan satu sosok juru bicara. Penyampaian informasi kini perlu melibatkan lebih banyak pihak dengan gaya komunikasi yang disesuaikan dengan karakter setiap platform.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan banyaknya pihak yang menyampaikan informasi bukan menjadi persoalan selama seluruh komunikasi berangkat dari fakta dan data yang sama.
“Tantangan yang terjadi saat ini adalah narasi itu harus berdasarkan single data fact. Jadi datanya sama, narasinya mungkin bentuknya berbeda-beda tidak apa-apa, cara menyampaikan berbeda tidak apa-apa, tapi faktanya harus sama,” ujar Fifi dalam peluncuran buku JURU BICARA Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut Fifi, prinsip tersebut memungkinkan pesan pemerintah disampaikan secara lebih luas dan terus diperkuat melalui berbagai saluran komunikasi. Setiap komunikator dapat menyampaikan sudut pandang berbeda sesuai keahlian, tetapi substansi faktual yang disampaikan tetap konsisten.
Ia mencontohkan strategi komunikasi pemerintah saat menyosialisasikan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola PSE dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Pemerintah tidak hanya menjelaskan aturan dari perspektif regulasi, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang terdampak maupun memiliki keterkaitan dengan isu tersebut.
Tujuan utama strategi tersebut adalah membangun pemahaman masyarakat. Karena itu, komunikasi tidak seharusnya berhenti setelah pejabat pemerintah menyampaikan pengumuman mengenai suatu kebijakan.
Dalam penerapan strategi komunikasi PP TUNAS, Kemkomdigi menghadirkan narasumber berdasarkan bidang keahliannya. Salah satu contohnya adalah pembahasan mengenai dampak penggunaan platform digital secara berlebihan terhadap risiko adiksi pada anak.
Untuk menjelaskan persoalan tersebut, pemerintah melibatkan tenaga medis, khususnya ahli yang berkaitan dengan kesehatan kejiwaan. Kehadiran narasumber dengan kompetensi spesifik diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih kuat sekaligus menjelaskan urgensi penerapan PP TUNAS kepada masyarakat.
Strategi komunikasi tersebut tidak hanya diterapkan di ruang digital. Kemkomdigi juga membawa pendekatan serupa ke ruang tatap muka, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah yang belum memiliki akses konektivitas digital memadai.
Dengan demikian, strategi juru bicara pemerintah di era digital diarahkan untuk membangun komunikasi yang lebih luas, berbasis fakta yang konsisten, serta mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai saluran.
Nadia Maharani adalah jurnalis digital di Samudra Berita yang fokus pada berita daerah, informasi gaya hidup, dan konten informatif bagi pembaca online di Indonesia.
