Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memahami perkembangan ekonomi serta perilaku wajib pajak untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan yang tepat.
Pesan tersebut disampaikan Suahasil saat melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin. Ia menekankan pentingnya menjaga target penerimaan sekaligus membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
Kepada pejabat DJP, Suahasil menekankan perlunya kemampuan membaca perubahan aktivitas ekonomi dan memahami perilaku wajib pajak. Pemahaman tersebut dinilai penting agar pengelolaan penerimaan negara dapat berjalan sejalan dengan dinamika perekonomian.
Sementara untuk jajaran DJBC, ia meminta pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dan lalu lintas barang diperkuat untuk mencegah aktivitas ilegal. Pengawasan, menurutnya, perlu menggunakan pendekatan berbasis risiko sehingga potensi pelanggaran dapat dikenali lebih awal.
Suahasil mengatakan DJBC perlu mampu membaca pola kegiatan ekonomi, bukan hanya melakukan tindakan setelah pelanggaran terjadi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, DJBC juga memiliki peran dalam penerimaan negara. Suahasil menekankan pentingnya optimalisasi fungsi tersebut, termasuk melalui kegiatan ekspor yang menjadi bagian dari aktivitas perdagangan internasional.
Arahan juga diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Suahasil meminta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap diarahkan sebagai instrumen yang dapat mendukung dan menggerakkan perekonomian.
Sementara itu, pejabat Sekretariat KSSK diminta tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pengelola forum. Suahasil berharap sekretariat dapat memperkuat koordinasi di antara empat lembaga yang menjadi pilar KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kerja sama antarlembaga sesuai dengan fungsi masing-masing.
Fajar Ramadhan adalah kontributor di Samudra Berita yang fokus pada isu terkini, liputan masyarakat, dan penyajian berita digital cepat dengan pendekatan editorial modern.
