Wacana penerapan jalan provinsi berbayar di Jawa Barat kembali menjadi sorotan setelah Dedi Mulyadi mengusulkan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem pembayaran berdasarkan penggunaan jalan.
Gagasan tersebut memicu berbagai respons dari akademisi dan pengamat transportasi. Sejumlah pakar menilai konsep tersebut menarik dari sisi keadilan pengguna jalan, namun implementasinya dinilai masih membutuhkan kajian yang sangat mendalam.
Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung menyebut ada sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan sebelum kebijakan diterapkan secara luas.
Salah satu persoalan utama adalah kesiapan infrastruktur jalan provinsi yang dinilai belum sepenuhnya setara dengan standar jalan tol atau jalan berbayar modern. Dalam penjelasannya, Dedi Mulyadi sendiri menegaskan bahwa sistem tersebut hanya dapat diterapkan apabila kualitas jalan provinsi sudah memenuhi standar tertentu.
Selain infrastruktur, aspek hukum juga menjadi perhatian utama. Pengamat kebijakan publik menilai skema jalan berbayar memerlukan dasar regulasi yang kuat karena menyangkut kewenangan pemerintah daerah dan aturan nasional terkait transportasi serta perpajakan.
Pakar juga menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi apabila tidak disiapkan dengan matang. Pengguna kendaraan harian, pelaku logistik, hingga masyarakat di wilayah pinggiran dapat terkena beban tambahan biaya mobilitas.
Di sisi lain, pendukung kebijakan menilai sistem pembayaran berbasis penggunaan jalan lebih adil dibanding pajak kendaraan tahunan. Menurut konsep yang disampaikan pemerintah provinsi, hanya pengguna jalan yang aktif melintas yang akan membayar biaya penggunaan infrastruktur.
Wacana ini juga bukan pertama kali muncul di Jawa Barat. Sebelumnya konsep serupa pernah dikaji pada era pemerintahan Gubernur Ahmad Heryawan melalui skema electronic road pricing atau ERP.
Di media sosial dan forum online, respons masyarakat terlihat beragam. Sebagian mendukung karena dianggap bisa meningkatkan kualitas jalan, sementara lainnya khawatir kebijakan justru menambah beban ekonomi masyarakat dan memperumit mobilitas harian.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan wacana tersebut masih berada dalam tahap awal kajian dan akan melibatkan akademisi, Dinas Perhubungan, serta berbagai pihak terkait sebelum diputuskan lebih lanjut.
