Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan bahwa tindakan medis yang dilakukan dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha saat menangani pasien korban gigitan ular telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Penegasan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya berbagai spekulasi mengenai penanganan pasien sebelum dokter yang bertugas di RS Leona Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur (NTT), itu meninggal dunia.
Ketua IDI Wilayah NTT menjelaskan hasil penelusuran organisasi profesi menunjukkan keputusan medis yang diambil dr. Icha telah mengikuti pedoman klinis yang berlaku. Dalam kasus tersebut, kondisi pasien masih berada pada fase lokal sehingga berdasarkan indikasi medis tidak memerlukan pemberian antibisa (antivenom). Keputusan itu juga telah dikonsultasikan kepada dokter konsulen toksinologi sebelum tindakan diberikan.
Dokter spesialis toksinologi klinis, dr. Tri Maharani, yang menerima konsultasi dari dr. Icha, sebelumnya juga menyatakan seluruh arahan medis telah dijalankan dengan benar. Menurutnya, pasien tidak membutuhkan antibisa karena belum menunjukkan gejala sistemik, sehingga tata laksana yang dilakukan telah sesuai dengan standar penanganan gigitan ular berbisa.
IDI menilai klarifikasi ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai prosedur medis dalam penanganan gigitan ular. Organisasi profesi tersebut juga mengingatkan bahwa pemberian antibisa tidak dilakukan secara otomatis kepada seluruh pasien, melainkan berdasarkan indikasi klinis dan hasil pemeriksaan medis.
Kasus meninggalnya dr. Icha sendiri menjadi perhatian luas setelah muncul dugaan adanya tekanan psikologis yang dialaminya usai menangani pasien tersebut. Sejumlah pihak, termasuk organisasi profesi kedokteran, mendorong agar seluruh proses penyelidikan dilakukan secara objektif sekaligus memastikan tenaga kesehatan memperoleh perlindungan saat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
IDI berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga medis sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata laksana kedokteran yang berbasis standar ilmiah. Organisasi tersebut juga mengajak semua pihak menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
