Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini berbeda terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tahun 2025. Laporan keuangan Kementan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan Bapanas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pelaksana Tugas Anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pemberian opini merupakan bagian dari pemeriksaan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai ketentuan serta mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan.
Untuk Kementan, BPK menilai laporan keuangan telah menyajikan informasi secara wajar dalam seluruh hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Capaian WTP tersebut menunjukkan tidak terdapat permasalahan material yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan kementerian.
Sementara itu, BPK masih menemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam laporan keuangan Bapanas. Catatan pemeriksaan antara lain berkaitan dengan ketidaksesuaian penerapan SAP pada akun belanja barang serta adanya pembatasan lingkup pemeriksaan terhadap akun utang kepada pihak ketiga.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kedua lembaga tersebut diserahkan kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada Kamis.
Nyoman menekankan bahwa pemeriksaan BPK tidak semata-mata bertujuan menghasilkan opini. Menurutnya, hasil pemeriksaan juga harus memberikan manfaat bagi perbaikan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Ia menilai setiap rupiah APBN yang dialokasikan pemerintah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, penguatan tata kelola, pengendalian risiko, transparansi, dan integritas menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara.
BPK juga menyoroti pentingnya prinsip tata kelola dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG). Pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dinilai dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat upaya mencapai target Indonesia Emas 2045.
Nyoman mengatakan perkembangan pemerintahan menuju Government 5.0 menuntut keputusan berbasis data, pemanfaatan teknologi, pengendalian internal yang kuat, serta kemampuan mendeteksi risiko penyalahgunaan sejak dini.
Shama is a Content Specialist and News Writer with 4.5+ years of experience in journalism, press release writing, SEO content, and digital publishing. She covers business, technology, blockchain, cryptocurrency, finance, and corporate communications, delivering research-driven content for media platforms and global audiences.
